Diduga salahi Tata Ruang dan Timbulkan Bising, Pemkab Cek Pabrik Pemecah Batu

Kamis, 24 Januari 2019 11:02:48 - Oleh : Kedaulatan Rakyat

MPP TERAPKAN ZONA INTEGRITAS

MPP DIPENUHI ANTREAN PANJANG

Peningkatan Ketakwaan dan Kinerja Pelayanan

MPP Menerapkan KTR

ORANG HIDUP PUNYA 2 PUSAKA : SABAR DAN SHALAT

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PERTARU) serta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) akan mengecek lokasi crusher atau pabrik pemecah batu. Pabrik tersebut diduga tidak berizin atau ilegal dan telah menimbulkan pencemaran udara serta kebisingan.

"Menindaklanjuti laporan dua perusahaan terhadap pabrik pemecah batu di pedukuhan Dukuh Desa Donomulyo Kecamatan Nanggulan, kami bersama dinas dan instansi terkait sudah menggelar rapat koordinasi. Rencananya Kamis (24/1) atau jumat (25/1) kami akan cek lapangan untuk mengetahui dampak kebisingan dan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh perusahaan pemecah batu tersebut", ujar Kepala DLH setempat Arif Prastowo, Selasa (22/1).

Dalam surat yang ditujukan kepada bupati Kulon Progo, manajemen PT Kothis Jawa Indonesia dan PT Toto Jongko Abadi Jawa (keduanya pabrik industri pelengkapan pakaian dari kulit) menyebutkan kegiatan penggilingan batu yang terletak persis di sebelah pabrik mereka telah mengganggu aktivitas karyawannya.

"Penggilingan batu menimbulkan suara atau bising hingga mengganggu konsentrasi karyawan yang bisa berakibat fatal, karyawan kami mengalami kecelakaan kerja. Selain itu suara yang ditimbulkan mesin pemecah batu dikhawatirkan mengganggu kesehatan pendengaran mengingat karyawan kami bekerja selama 8 jam sehari," ucap Kepala HRD PT Kothis Jawa Indonesia, Munira. Ditambahkan tidak hanya suara mesin pemecah batu yang mengganggu karyawan perusahaan tersebut, tapi debu hasil operasional penggilingan batu juga telah menganggu pernapasan karyawan. "Bahkan debu banyak yang menempel di bahan produksi kami sehingga mengurangi kualitas produksi," jelasnya.

Hal senada disampaikan pihak PT toto Jogko Abadi Jaya, bersamaan dengan akan dimulainya perusahaan ini beroperasi, ternyata mereka merasa terganggu lantaran mesin pemecah batu telah menimbulkan getaran-getaran sampai ke ruang produksi. Demikian juga debu yang ditimbulkan dari proses pemecahan batu tersebut sampai masuk pabrik PT Toto Jogko Abadi Jaya.

Berdasarkan pantauan KR, pabrik pemecah batu di dekat dua perusahaan tersebut diduga kuat tak berizin dan menyalahi tata ruang wilayah. Kepala DPMPT, Agung Kurniawan memberikan dugaan tersebut. Dijelaskan, membangun usaha di luar peruntukan tata ruang merupakan pelanggaran serius. Untuk itu harus dilakukkan penindakan sesuai prosedur dan kewenangan dinas teknis.

"Apalagi kegiatan usaha penambangan seperti stone crusher atau pemecah batu berada di dalam kawasan peruntukan industri, jelas melanggar aturan. Karena kawasan peruntukan industri di Kulonprogo khusus untuk kegiatan usaha ramah lingkungan dan bebas polutan. Keberadaan pabrik penggilingan batu di kawasan peruntukan industri akan menimbulkan gangguan bagi usaha di sektor industri dan tidak bagus bagi iklim investasi," tegas Agung.

« Kembali | Kirim | Versi cetak