Hasil Cek Penggilingan Batu di Donomulyo, Pabrik Ilegal Tak Boleh Beroperasi.

Kamis, 24 Januari 2019 13:52:08 - Oleh : Kedaulatan Rakyat

KSWP Merupakan Sinergi DJP Dan DPMPT

Tren Investasi 2015-2018 Tumbuh Positif, Presiden RI Luncurkan KOPI MANTAP

KIM BANTU PROMOSIKAN MPP

OSS baru Koordinasikan hingga Layanan di Daerah

Perizinan KEK Piyungan-Sentolo Dikebut

Penggilingan batu atau stone crusher milik PT WMU di Pedukuhan Dukuh Desa Donomulyo, Nanggulan yang keberadaannya diprotes oleh dua perusahaan pabrik industri perlengkapan pakaian dari kulit, yakni PT Kothis Jawa Indonesia dan PT Toto Jogko Abadi Jaya dipastikan tidak berizin atau ilegal. Karena itu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo melayangkan surat peringatan kepada PT WMU untuk segera menghentikan kegiatan usaha mereka.

"Menindaklanjuti surat aduan dari PT Kothis Jawa Indonesia dan PT Toto Jogko Abadi Jaya bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PERTARU), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) serta satuan Polisi Pamong Praja melakukan cek lokasi stone crusher tersebut pada Selasa (22/1), Di lokasi, tim Pemkab Kulon Progo diterima operator stone crusher, saudara Ody," kata Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Pengendalian DLH setempat Tristijanti SIP, Rabu (23/1).

Ody selaku perwakilan PT WMU, tambah Tristijanti, mengatakan usahanya sudah berlangsung sejak Oktober 2018 silam dengan kapasitas produksi 500m3 perhari. "Saat kami kunjungi pihak operator stone crusher tidak bisa menunjukkan izin kegiatan usahanya," tegas Tristijanti. Ditambahkan dari hasil rapat koordinasi dinyatakan kegiatan usaha stone crusher milik PT WMU belum memiliki izin dan melanggar tata ruang. "Kami segera membuat nota dinas ke bupati, berisi tentang hasil rapat koordinasi dan hasil cek lapangan. Selain itu melayangkan surat kepada pemilik stone crusher secepatnya menghentikan usaha mereka," tambahnya.

Kasi Fasilitasi dan Pengembangan Investasi DPMPT Kulon Progo, Saryanto SH yang ikut cek lokasi menyatakan kegiatan stone crusher di lokasi kawasan industri tidak boleh karena tidak sesuai peruntukan dan tidak mendukung iklim investasi. "Kami berharap ada langkah konkret dari instansi terkait untuk melakukan penertiban, karena diduga masih banyak kegiatan serupa yang tidak berizin tapi masih bebas beroperasi," ungkapnya.

Sebelunya Bupati dr Hasto Wardoyo kepada KR mengaku prihatin adanya pihak tertentu dalam hal ini pengusaha, pemilik atau pengelola penggilingan batu mengaku dekat dengan dirinya sehingga berani beroperasi kendati belum berizin dan di wilayah yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dijelaskan di Kulon Progo saat ini ada beberapa industri dan usaha penggilingan batu yang terkait proses produksi bahan tambang mineral bukan logam. Prinsipnya Pemkab Kulon Progo bekerja secara profesional, karena itu pihaknya selalu menyampaikan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak ragu-ragu dalam menegakkan semua aturan termasuk pembangunan industri dan usaha-usaha tambang bukan logam.

"Di beberapa tempat saya dengar ada penggilingan batu yang izinnya belum selesai, sehingga tentu belum boleh beroperasi. Kendati izinnya di provinsi tapi pemerintah daerah mempunyai hak menegakkan perda terkait RTRW. Terlebih RTRW Kulon Progo masih menggunakan RTRW lama, di dalamnya mengabarkan titik-titik yang boleh dan yang tidak boleh mendirikan pabrik penggilingan batu. Kadang-kadang saya terganggu, ada beberapa orang yang mencatut nama bupati (Hasto-Red) padahal kenal saja tidak." tegas bupati.

« Kembali | Kirim | Versi cetak