Catatan Problematika Perizinan dan Investasi

Rabu, 9 Oktober 2019 10:58:26 - Oleh : Hukum Online

Investasi merupakan salah satu elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Banyak negara yang kemudian memberikan kemudahan berinvestasi guna menyokong pembangunan. Berbagai macam insentif pun ditawarkan. Namun satu hal utama yang paling menarik investasi masuk adalah kemudahan berusaha dan sektor perizinan yang tidak berbelit-belit.

 

Di Indonesia, perizinan justru menjadi penghambat utama masuknya investasi. Birokrasi yang terlalu panjang, waktu yang tidak sedikit, biaya dan ditambah banyaknya pungutan tak resmi, membuat investor pikir-pikir untuk menanamkan modal di Indonesia. Masalah-masalah ini membuat iklim investasi menjadi tidak sehat dan terus berulang dari tahun ketahun.

 

Pemerintah menyadari akan hal itu. Apalagi pemerintahan era Presiden Joko Widodo yang focus terhadap infrastruktur, jelas membutuhkan banyak investasi masuk ke dalam negeri. perbaikan demi perbaikan perizinan pun dilakukan. Misalnya saja pelayanan perizinan tiga jam yang pernah dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) beberapa tahun lalu.

 

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan rangkaian paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menarik investasi dan mempermudah perizinan di Indonesia. Hingga tahun 2018, pemerintah tercatat sudah mengeluarkan 16 paket kebijakan. Disertai dengan deregulasi-deregulasi peraturan yang dianggap menjadi "biangkerok" rumitnya pengurusan perizinan.

 

Di awal tahun 2018, BKPM mencatat ada lima keluhan investor soal hambatan investasi. Direktur Fasilitas Promosi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Husen Maulana pernah menyampaikan bahwa dua persoalan pertama yang menjadi keluhan investor adalah inkonsistensi peraturan dan pajak. Sementara tiga persoalan lainnya adalah kualitas tenaga kerja, ketersediaan lahan dan hambatan izin pembangunan, serta kualitas infastruktur.

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani. Hariyadi menilai tingginya PPh Badan menjadi penghambat daya siang Indonesia. Ia meminta pemerintah untuk menurunkan n mengenai PPh, tariff pajak yang dikenakan terhadap perusahaan adalah sebesar 25 persen.

 

Angka tersebut, lanjut Hariyadi, cukup tinggi. Penurunan tariff PPh ini, lanjutnya, berkaitan dengan saing ekonomi di Indonesia. "Dengan pajak yang lebih rendah, kami harapkan dana ini dapat diputar bagi perusahaan karena pajak merupakan redistribusi pendapatan," katanya.

 

Terlepas dari persoalan tersebut, sebenarnya pemerintah pernah mengeluarkan peraturan untuk mempermudah investasi masuk ke Indonesia, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Aturan main di dalam Perpres ini bertujuan untuk memperlancar perizinan untuk pengusaha, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal, serta percepatan pengurusan perizinan di daerah. Contohnya, untuk pendaftaran usaha baru, kini proses pendaftaran di Jakarta hanya membutuhkan waktu 22 hari dibandingkan 181 hari padatahun 2004.

 

Perpres ini diterbitkan dalam rangka untuk memperbaiki ranking Ease of Doing Business  (EoDB) di Indonesia. Targetnya adalah Indonesia masuk ke ranking 40 besar. Khusus di Tahun 2018, ranking EoDB Indonesia berada pada peringkat 72, naik 19 angka dari peringkat EoDB di tahun 2017 yang berada pada posisi 91. Sayangnya, ranking EoDB Indonesia turun satu peringkat di tahun 2019 menjadi posisi 73.

 

Tetapi aturan tersebut tak sedemikian rupa dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Meski telah di sosialisasikan ke daerah dengan harapan mempermudah perizinan, tetapi pada kenyataannya aturan ini tak cukup untuk menarik investasi masuk. Hingga akhirnya pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait untuk lebih memudahkan proses perizinan.

 

Setidaknya, terdapat tiga kebijakan terbaru yang sudah dan akan diterbitkan oleh pemerintah dan menjadi sorotan di tahun 2018 terkait investasi. Pertama, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. PP No 24/2018 ini mengatur tentang Online  Single Submission (OSS). Kedua, Peraturan Kepala BKPM No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Dan ketiga adalah revisi Daftar Negatif Investasi.

 

Catatan KPPOD

OSS bisa disebut sebagai platform dalam mengurus perizinan di Indonesia. Dalam satu platform, pengusaha dapat mengurus berbagai izin (sesuai PP 24/2018) tanpa harus mendatangi kantor pemerintahan. Tujuan dari lahirnya OSS adalah untuk mengintegrasikan perizinan yang terdapat di daerah dan di pusat menjadi lebih sederhana dan cepat.

 

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mengatakan bahwa pada dasarnya semangat lahirnya OSS adalah untuk mempermudah perizinan di Indonesia, meski di satu sisi ia mengaku keberatan atas ditariknya kewenangan daerah untuk mengeluarkan izin - izin yang diatur di dalam UU Otonomi Daerah. Namun yang menjadi catatan Robert adalah implementasi OSS di daerah.

 

"Pada dasarnya OSS bertujuan baik, meski keberatan atas ditariknya kewenangan daerah oleh pusat, tapi itu ya sudahlah. Sekarang, bagaimana implementasinya di daerah, ini yang harus menjadi perhatian. Karena banyak pemda yang belumpaham," kata Robert kepada Hukumonline.

 

Pemahaman pemda terhadap pelaksanaan OSS dinilai menjadi poin penting. Jika hal ini diabaikan, maka ia sanksi jika implementasi OSS akan berjalan lancar. Dalam hal ini, lanjutnya, peran pemerintah dalam hal sosialisasi harus terus digiatkan. Namun catatan paling penting KPPOD terkait investasi dan perizinan adalah inkonsistensi peraturan dan pungutan liar. Dua hal ini, kata Robert, menjadi PR bagi pemerintah untuk diselesaikan di tahun 2019.

 

Inkonsistensi peraturan yang dimaksud Robert adalah mengenai kewajiban pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dalam proses perizinan. Mungkin terkesan remeh, tetapi SKDU menjadi dokumen dasar dalam mengurus perizinan. Robert mempertanyakan paying hukum kewajiban pengurusan SKDU. Ia menilai SKDU seharusnya dihapus karena berisiko menimbulkan pungutan liar di tingkat kelurahan.

 

"Pengurusan SKDU itu wajib, terkadang hal ini harus diperhatikan meski terkesan remeh. Tetapi, kewajiban pengurusan SKDU ini tidak ada paying hukumnya. Harusnya dihapuskan saja karena berpotensi pungli," tambahnya.

 

Ombudsman Republik Indonesia sudah menyarankan pemerintah menghapus surat keterangan domisili usaha sebagai prasyarat pengurusan perizinan. Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Dadan Suparjo Suharmijaya pernah mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kajian tentang surat keterangan domisili usaha setelah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dengan biaya pembuatan SKDU yang tidak seragam dan tidak jelas peruntukannya.

 

Sejauh ini menurutnya pengurusan surat keterangan domisili usaha (SKDU) tidak memiliki paying hukum baik berupa peraturan walikota maupun bupati. Pasalnya, pembebanan biaya pengurusan surat ini tidak masuk dalam tariff retribusi maupun penerimaan negara yang diakui oleh Kementerian Keuangan sehingga pemerintah daerah enggan menyusun paying hukumnya.

 

Karena tidak memiliki paying hukum, besaran biaya pengurusan SKDU beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya mulai dari Rp500.000 hingga Rp1 juta. Hal inilah yang menurutnya membuka peluang terjadinya praktik pungutan liar.

 

Robert menambahkan, pungli menjadi "wabah" dari segala persoalan di Indonesia termasuk investasi dan perizinan. Sayangnya, dari sekian banyak peraturan terkait investasi dan kemudahan perizinan yang dirilis oleh pemerintah, belum ada peraturan yang dapat menjamin bahwa proses perizinan bebas dari pungli. Jika hal ini tidak diselesaikan, kemudahan investasi dan perizinan tidak akan berjalan dengan baik.

« Kembali | Kirim | Versi cetak