60. Izin Usaha Penggabungan (merger) Penanaman Modal

DASAR HUKUM

SYARAT PERMOHONAN IZIN

BIAYA

WAKTU PENYELESAIAN

1.     Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

2.     Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; dan

3.     Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13         Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

4.     Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009  tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

5.     Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

 

Mengisi blangko permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri:

1.     Fotocopi KTP yang masih berlaku;

2.     Fotocopi akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahandan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;

3.     Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

4.     Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung (merging company) tentang rencana penggabungan perusahaan (Merger Plan) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM;

5.      foto kopi izin usaha, izin prinsip/ persetujuan penanaman modal dan perubahannya dari masing-masing perusahaan;

6.      foto kopi LKPM periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company); dan

7.      Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi perusahaan.

 

Tidak Dipungut Biaya

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.