Panduan Tahapan Investasi

 

Tahapan Investasi

 

No

Dokumen Perizinan Yang Diperlukan

Macam-Macam Dokumen Perzinan

1.

Izin Prinsip (Penanaman Modal)

1.   

Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip  adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha. [SYARAT-SYARATNYA]

 

 

2.   

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha. [SYARAT-SYARATNYA]

 

 

3.   

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya. [SYARAT-SYARATNYA]

 

 

4.   

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan. [SYARAT-SYARATNYA]

 

     

2.

Pertanahan

1.   

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (luasan tanah lebih dari 1 ha (>10.000 m2)) [SYARAT-SYARATNYA]

 

 

2.   

Klarifikasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (luasan tanah kurang dari 1 ha (<10.000 m2))

 

 

 

 

3.

Lingkungan

1.    

SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. [SYARAT-SYARATNYA]

 

 

2.    

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yaitu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. [SYARAT-SYARATNYA]

 

 

3.    

UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) sama halnya seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. [SYARAT-SYARATNYA]

 

 

4.    

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. [SYARAT-SYARATNYA]

 

 

 

 

4.

Bangunan

 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. [SYARAT-SYARATNYA]

 

 

 

 

 

5.

Izin Operasional

 

 

Izin Operasional adalah izin yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral, seperti

a.  Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

b.  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

c.   Izin Trayek

d.  Izin Usaha Industri (IUI)

e.  Izin lain yang dilimpahkan

 

6.

Non Perizinan

1

Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) adalah Perpanjangan surat keputusan yang merupakan dasar diperbolehkannya seorang Warga Negara Asing untuk bekerja di perusahaan di wilayah Indonesia dengan masa berlaku maksimal 1 (Satu) tahun. [SYARAT-SYARATNYA]

 

 

2

Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah. [SYARAT-SYARATNYA]

 

 

 

 

7.

Izin Usaha Penanaman Modal

1

Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. [SYARAT-SYARATNYA]

 

 

2

Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. [SYARAT-SYARATNYA]

 

 

3

Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya. [SYARAT-SYARATNYA]

 

 

4

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa. [SYARAT-SYARATNYA]