03. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

DASAR HUKUM

SYARAT PERMOHONAN IZIN

BIAYA

WAKTU PENYELESAIAN

1.       Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

2.       Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

3.       Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

4.       Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009  tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

5.       Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

 

 

 

 

 

Mengisi blangko permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri :

1.       foto kopi KTP yang masih berlaku;

2.     foto kopi izin usaha;

3.     foto kopi akta pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia;

4.     keterangan rencana kegiatan:

1)    uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart),

2)    uraian kegiatan usaha sektor jasa;

5.       foto kopi izin prinsip dan/atau perubahannya;

6.       laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

7.       permohonan izin prinsip perluasan :

1)    disampaikan oleh Direksi perusahaan ke SKPD yang membidangi pelayanan perizinan sesuai kewenangannya; dan

2)    permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke SKPD yang membidangi pelayanan perizinan harus dilampiri surat kuasa asli

 

Tidak Dipungut Biaya

Paling lambat  3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.