06. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

DASAR HUKUM

SYARAT PERMOHONAN IZIN

BIAYA

WAKTU PENYELESAIAN

1.       Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2.        Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3.        Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4.        Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5.      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6.      Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

7.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

8.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

9.      Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan

10.   Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan;

11.   Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

12.   Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

13.   Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan;

14.   Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Dispensasi Mendirikan Bangunan;

Mengisi blangko permohonan yang telah disediakan, diisi lengkap dan ditandatangani pemohon di atas meterai serta diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat, dengan dilampiri:

1.       surat keterangan rencana kabupaten atau advice planning

2.       Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat;

3.       foto kopi identitas/KTP pemohon dan/atau pemilik bangunan;

4.       tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah dan/atau perjanjian pemanfaatan tanah;

5.       surat persetujuan tetangga;

6.       surat pernyataan ketertiban lingkungan;

7.       foto kopi surat izin perubahan tanah apabila tanah pertanian (dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo);

8.       izin klarifikasi tanah (luas tanah kurang dari 10.000 m2)/izin lokasi (luas tanah sama dengan atau lebih dari 10.000 m2)/izin penetapan lokasi (apabila dana pembangunan berasal dari Pemerintah) bagi yang terkena kewajiban; Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi yang terkena kewajiban;

9.       foto kopi Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan borongan atau proyek;

10.   gambar rencana/arsitektur bangunan;

11.   gambar sistem struktur;

12.   gambar sistem utilitas;

13.   perhitungan struktur untuk bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;

14.   hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 3 (tiga) lantai atau lebih yang ditandatangani oleh institusi yang berwenang;

15.   setiap bangunan dengan KDB kurang dari 50% (lima puluh per seratus) harus dilengkapi dengan sumur peresapan sesuai kondisi daerah setempat;

16.   perhitungan utilitas bagi bangunan gedung untuk kepentingan umum yang bersifat profit;

17.   data penyedia jasa perencanaan (yang menggunakan); dan

18.   dokumen lingkungan yang dipersyaratkan.

 

Struktur dan besarnya tarif retribusi  tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

 

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.