Pemerintah Berupaya Sempurnakan Kemudahan Perizinan Berusaha

Senin, 12 Maret 2018 09:32:33 - Oleh : Liputan 6

BKPM RI Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal di Kulon Progo

Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang DI Yogyakarta dengan DPMPT Kab. Kulon Progo

Realisasi Penanaman Modal Asing meningkat

Investasi Triwulan II-2018 Capai Rp 176 Triliun

Izin Usaha Pertambangan dan Keuangan Tak Diproses Lewat OSS

Pemerintah masih terus menyempurnakan implementasi paket kebijakan ekonomi XVI terkait percepatan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah.
Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi selama tiga tahun pemerintahan. Penerbitan paket kebijakan ekonomi itu buat mendorong peningkatan daya saing dan ekonomi domestik Indonesia.
Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian, Bambang Adi Winarso menuturkan, salah satu paket kebijakan tentang percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah terutama ke XVI masih terus disempurnakan implementasinya.
Pemerintah kini membentuk satuan kerja di Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mempercepat dan mempermudah penerapannya dalam mendorong investasi masuk ke Indonesia.
"Itu dibantu oleh satuan kerja di kementerian yang mengundang investasi pada dasarnya. Misal saya di kementerian A mengundang investor, maka saya harus mengawal investor saya untuk mengurus semua perizinan yang diperlukan di sektor saya. Kalau dulu tidak ada. Sekarang ada itu," jelas dia, di Jakarta, Rabu (7/3/2018).
Bambang menambahkan sejauh ini pemerintah telah menerbitkan 16 paket kebijakan diikuti dengan penerbitan 234 regulasi. Namun demikian, 11 regulasi di antaranya dihapus karena tidak relevan.
"Ada 223 peraturan sudah ada. Ada yang dicabut, ada yang disatukan, ada yang disesuaikan isinya. Baik semuanya. Tapi, ada kendala yang terkait dengan implementasinya, tidak hanya peraturannya. Masih ada orang membacanya berbeda, K/L membacanya berbeda," ujar Bambang.
Bambang mengatakan, dari 223 aturan yang telah dikeluarkan untuk mendorong pengimplementasian paket kebijakan ekonomi, 97 persen atau sekitar 219 aturan sudah disahkan. Sementara sisanya sebesar 3 persen atau 4 regulasi masih dikaji.
"(4 aturan yang masih dikaji) Saya tidak inget persis karena agak rinci. Misalkan terkendala di penyelesaian teknisnya. Atau ada sesuatu belum bisa diterapkan misal ada perbedaan pendapat soal interpretasi hukum dengan realitas lapangan. Secara ide bagus tapi perlu diverifikasi lagi," jelas dia.

« Kembali | Kirim | Versi cetak