Profil Daerah

 

KONDISI UMUM


Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates memiliki luas wilayah 58.627,512 ha (586,28 km2), terdiri dari 12 kecamatan 87 desa, 1 kelurahan dan 917 dukuh.

 

Kabupaten Kulon Progo dilewati oleh 2 (dua) prasarana perhubungan yang merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa, yaitu jalan Nasional sepanjang 28,57 km dan jalur Kereta Api sepanjang kurang lebih 25 km. Hampir sebagian besar wilayah di Kabupaten Kulon Progo dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat.

 

GEOGRAFIS

Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates memiliki luas wilayah 58.627,512 ha (586,28 km2), terdiri dari 12 kecamatan 87 desa, 1 kelurahan dan 917 dukuh. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di propinsi D.I Yogyakarta yang terletak paling barat, dengan batas wilayah sebagai berikut:
Barat    : Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah.  
Timur   : Kabupaten Sleman dan Bantul Prop. D.I. Yogyakarta
Utara    : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. 
Selatan : Samudera Hindia  


Batas topografi :
Barat     : 1100 Bujur Timur/E. Longitude 1' 37"
Timur    : 1100 Bujur Timur/ E. Longitude 16' 26"
Utara     : 70 Lintang Selatan/S. Latitude 38' 42"
Selatan  : 70 Lintang Selatan/S. Latitude 59' 3"

 

 

EKONOMI

Realisasi PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 sebesar Rp. 48.190.801.571,16. Terdiri dari pajak daerah Rp. 4.310.294.480,42, retribusi daerah Rp.7.727.507.308,00 dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 4.740.517.850,30 serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 31.412.481.932,44.

PAD di tahun 2010 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 8.832.172.1600,06 atau 22,44%. Sedangkan dana perimbangan tahun 2010 sebesar Rp. 485.094.125.372,- mengalami penurunan dibanding tahun 2009 sebesar Rp. 494.268.843.933,-.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 sebesar 3,55 triliun rupiah dengan jumlah penduduk sebesar 388.869 jiwa, per kapita sebesar Rp. 9.121.466.

 

 

RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo seperti yang diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah tahun 2003-2013, sesuai dengan hirarkhinya, kota-kota di Kabupaten Kulon Progo dijelaskan sebagai berikut :

a. Hirarkhi I, adalah kota Wates meliputi sebagian kecamatan Wates dan sebagian kecamatan Pengasih sebagai pusat kegiatan yang melayani seluruh wilayah Kabupaten yang berada di bawahnya, direncanakan melalui :

  1. Pemantapan keterkaitan dengan kota-kota hirarkhi II dan III serta kota-kota pada wilayah perbatasan dengan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat untuk memperlancar arus lalu lintas.

  2. Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat.

  3. Memanfaatkan fungsi kota sebagai penahan arus urbanisasi dan migrasi penduduk untuk ke luar daerah.

  4. Peningkatan penataan ruang kota dan penataan bangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian oleh semua pihak.

  5. Pengembangan sektor perekonomian dan sektor perdagangan melalui pengembangan kelembagaan, pembinaan pengusaha menengah-kecil dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk.

  6. Meningkatkan peran sebagai pusat pertumbuhan daerah bagian barat dari Propinsi DIY.

 

 

b. Hirarkhi II, terdiri dari kota Temon, Sentolo, Nanggulan, Brosot, dan Dekso, direncanakan sebagai pusat kegiatan tingkat II yang melayani wilayah kecamatan yang bersangkutan dan wilayah sekitarnya, direncanakan melalui :

  1. Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat.

  2. Peningkatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui upaya sektor swadaya masyarakat maupun swasta.

  3. Pengembangan sektor perekonomian dan sektor perdagangan melalui pengembangan kelembagaan, pembinaan pengusaha menengah-kecil dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk.

  4. Pemanfaatan lembaga pedesaan, pengadaan pengembangan prasarana lingkungan (air bersih, jalan, irigasi persawahan, lingkungan permukiman).

  5. Pengembangan dan pemantapan sarana dan prasara perhubungan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dengan kota-kota hirarkhi I, II, dan III serta wilayah perbatasan.

 

 c. Hirarkhi III, terdiri dari kota Lendah, Kokap, Panjatan, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang. Diarahkan sebagai pusat kegiatan lokal (wilayah kecamatan) yang melayani daerah sendiri, direncanakan melalui :

  1. Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat.

  2. Pemanfaatan lembaga pedesaan, pengadaan pengembangan prasarana lingkungan (air bersih, jalan, irigasi persawahan, ingkungan permukiman).

  3. Pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkat kan kelancaran arus lalu lintas dengan kota-kota hirarkhi I, II, dan III serta wilayah perbatasan.

 


| Sumber : BAPPEDA |