Visi, Misi dan Tupoksi


VISI

Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing dan berwawasan global; serta pelayanan perizinan yang prima

 



MISI

  • Mewujudkan peningkatan daya saing daerah.
  • Mewujudkan pelayanan prima perizinan


TUGAS POKOK FUNGSI

1. SEKRETARIAT 

  1. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
  2. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan;
  3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas;
  4. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  1. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
  2. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;
  3. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi : mempersiapkan rapat, menerima tamu, pelayanan telepon, kebersihan dan keamanan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga;
  4. melaksanakan perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;
  5. melaksanakan pengadaan pakaian dinas batik;
  6. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana yang meliputi :
    1. melaksanakan perencanaan, pengadaan, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan mengusulkan penghapusan sarana dan prasarana;
    2. menginventarisasi dan menyusun laporan pengelolaan sarana prasarana; dan
    3. mengoordinasikan pengelolaan barang persediaan.
  7. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi :
    1. melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, penyajian data, dokumentasi dan informasi; dan
    2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
  8. melaksanakan fungsi kehumasan;
  9. menyiapkan bahan kerja sama teknis dengan pihak ketiga;
  10. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi :
    1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
    2. pembuatan Daftar Nominatif Pegawai, file kepegawaian, penilaian prestasi kerja, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), buku-buku penjagaan seperti : Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun, Kartu Hukuman Disiplin dan lain-lain;
    3. mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;
    4. menyiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/ pensiun, perubahan gaji, dan hukuman disiplin tingkat ringan;
    5. memproses cuti tahunan, cuti hamil, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti di luar tanggungan negara dan cuti sakit bagi PNS;
    6. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
    7. menyiapkan bahan penjatuhan hukuman disiplin PNS;
    8. mengusulkan kenaikan gaji berkala Kepala Dinas;
    9. memproses penerbitan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala PNS di Dinas;
    10. menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai yang meliputi pemberian tanda jasa, Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), Asuransi Kesehatan (Askes) dan Tabungan Perumahan (Taperum), permintaan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai;
    11. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
    12. mengusulkan izin belajar, tugas belajar, pendidikan, pelatihan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
    13. mengusulkan dan menyelenggarakan kursus-kursus pegawai;
    14. menyiapkan Surat Perintah Tugas; dan
    15. menyiapkan bahan, menyelenggarakan penilaian dan memproses penetapan angka kredit, mengusulkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) jabatan fungsional tertentu;
  11. menyiapkan konsep sambutan pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  12. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
  13. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat.

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

  1. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan;
  2. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;
  3. menyiapkan dan menyusun dokumen perencanaan meliputi :
    1. Rencana Strategis (Renstra),
    2. Indikator Kinerja Utama (IKU);
    3. Rencana Kerja (Renja),
    4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
    5. Perjanjian Kinerja (PK).
  4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  5. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan menyajikan data dan profil Dinas;
  6. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaporan kinerja Dinas meliputi;
    1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
    2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
    3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati;
    4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
    5. menyusun laporan realisasi kinerja dan keuangan bulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan; dan
    6. menyusun laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan.
  7. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas;
  8. mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  9. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  10. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
  11. mengoordinasikan satuan pemegang kas dalam mengelola administrasi keuangan meliputi :
    1. memproses Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
    2. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
    3. melaksanakan verifikasi SPJ;
    4. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
    5. melaksanakan perhitungan realisasi anggaran.
  12. menyusun perencanaan pendapatan dan belanja Dinas;
  13. melaksanakan pembukuan penerimaan setoran pendapatan dan menyetor ke Kas Daerah; dan
  14. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.

 

2. BIDANG PENANAMAN MODAL

  1. menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan promosi;
  2. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi dan pengembangan; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya.
Seksi Kerja Sama dan Promosi
  1. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan kerjasama dan promosi;
  2. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Seksi;
  3. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang kerja sama dan promosi penanaman modal;
  4. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama dalam negeri dan luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanakan dan sistem informasi penanaman modal di Daerah;
  5. menyiapkan penyusunan bidang usaha unggulan/ prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung Daerah dalam bentuk daftar bidang unggulan/prioritas;
  6. menyiapkan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan syarat;
  7. menyiapkan profil-profil investasi proyek penanaman modal bidang usaha unggulan/prioritas;
  8. menyiapkan perjanjian kerjasama dengan investor baik pemerintah maupun swasta domestik dan internasional;
  9. menyiapkan pelaksanaan kerjasama antara Daerah dengan provinsi maupun pusat dalam bidang penanaman modal;
  10. menyiapkan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal;
  11. menyiapkan bahan kerja sama teknis dengan pihak ketiga;
  12. melaksanakan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
  13. melaksanakan pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
  14. menyelenggarakan promosi penanaman modal berupa seminar, pameran, temu usaha, dan loka karya dan lain-lain baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
  15. menyiapkan bahan media promosi penanaman modal dalam bentuk media cetak dan elektronik;
  16. menyiapkan pengiriman dan penerimaan misi/delegasi ke dan dari luar daerah/luar negeri; dan
  17. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
Seksi Fasilitasi dan Pengembangan
  1. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan fasilitasi dan pengembangan penanaman modal;
  2. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Seksi;
  3. menyiapkan penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, provinsi dan pusat;
  4. menyiapkan rencana untuk pengembangan infrastruktur bagi penanaman modal;
  5. mengidentifikasi potensi sumber daya daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi dan petunjuk (direktori) tentang potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
  6. menyiapkan profil investasi proyek kemitraan;
  7. menyusun jenis pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
  8. melaksanakan pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  9. menyiapkan studi kelayakan proyek penanaman modal;
  10. menyiapkan pemberian fasilitasi kepada investor/calon investor;
  11. menyiapkan pemberian kemudahan/insentif bagi penanam modal;
  12. menyiapkan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
  13. menyiapkan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan baik penanaman modal baru/perubahan/ perluasan;
  14. melaksanakan kegiatan surat menyurat, data, kepustakaan dan arsip Bidang;
  15. mengelola keuangan Bidang;
  16. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
  17. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
3. BIDANG PELAYANAN DAN PENGADUAN 
  1. menyelenggarakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu;
  2. menyelenggarakan kegiatan survei;
  3. menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi, penanganan aduan perizinan dan advokasi; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.
Seksi Perizinan
  1. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan perizinan terpadu satu pintu;
  2. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Seksi;
  3. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis perizinan terpadu satu pintu;
  4. menyelenggarakan pelayanan perizinan;
  5. melaksanakan penerimaan pengajuan permohonan perizinan dan penyerahan izin;
  6. melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan;
  7. menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan administrasi pelayanan perizinan;
  8. melaksanakan pelayanan legalisasi perizinan; dan
  9. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
Seksi Survei
  1. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan perizinan terpadu;
  2. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Seksi;
  3. mempersiapkan data permohonan perizinan;
  4. melaksanakan peninjauan lokasi;
  5. melaksanakan verifikasi data di lokasi dengan data permohonan;
  6. menyiapkan bahan koordinasi perizinan dengan instansi terkait baik daerah, provinsi dan pusat;
  7. menyiapkan bahan penilaian dan penyusunan serta mengesahkan berita acara penilaian permohonan; dan
  8. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Seksi Pengaduan dan Advokasi
  1. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan informasi dan penanganan aduan;
  2. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Seksi;
  3. menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan pengaduan perizinan;
  4. menyiapkan bahan penyuluhan dan pemberian informasi layanan perizinan serta pengelolaan dan operasional pusat layanan pengaduan;
  5. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaduan perizinan;
  6. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat;
  7. melaksanakan klarifikasi dan memberikan advokasi terhadap permasalahan yang terjadi selama proses pelayanan perizinan;
  8. melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
  9. melaksanakan kegiatan surat menyurat, data, kepustakaan dan arsip Bidang;
  10. mengelola keuangan Bidang;
  11. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
  12. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
4. BIDANG PENGAWASAN DATA DAN INFORMASI 
  1. menyelenggarakan kegiatan pengawasan;
  2. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan data dan informasi; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengawasan
  1. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan;
  2. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Seksi;
  3. menyiapkan pemantauan, perumusan, penetapan pedoman, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal dan perizinan berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
  4. melaksanakan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan perizinan;
  5. melaksanakan pemantauan, bimbingan, pembinaan/ penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
  6. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian penanaman modal dan pengawasan perizinan;
  7. menyiapkan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  8. menyiapkan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan;
  9. menyiapkan penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan penanaman modal;
  10. menyiapkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengendalian penanaman modal dan pengawasan terhadap izin yang sudah diterbitkan;
  11. menyiapkan koordinasi hasil pengendalian penanaman modal dan pengawasan perizinan;
  12. menyiapkan tindak lanjut hasil pengendalian penanaman modal dan pengawasan perizinan;
  13. menyiapkan koordinasi dalam rangka pencabutan izin;
  14. menyiapkan bahan keputusan pencabutan izin; dan
  15. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Seksi Data dan Informasi
  1. dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi;
  2. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Seksi;
  3. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan sistem informasi manajemen penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terintegrasi;
  4. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi penanaman modal dan perizinan lainnya;
  5. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data perkembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara berkala;
  6. menyiapkan pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
  7. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
  8. menyiapkan bahan koordinasi hasil penilaian (evaluasi) pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
  9. melaksanakan kegiatan surat menyurat, data, kepustakaan dan arsip Bidang;
  10. mengelola keuangan Bidang;
  11. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
  12. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi;