Tertarik Tomira, Pemkab Tasikmalaya Studi Banding ke Kulon Progo

Selasa, 19 Desember 2017 09:07:02 - Oleh : Muh Rio Nisafa

DPMPT Kab. Kulon Progo Melaksanakan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Jemput Bola Tahun 2018

Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Kulon Progo

DPMPT Kab. Kulon Progo Gelar Sosialisasi Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

DPMPT Kab. Kulon Progo Ikut Pameran APKASI Otonomi Expo 2018 di Tangerang

Proyek Bandara NYIA, Nilai Investasi di Kulonprogo melejit sebesar Rp. 4 Triliyun

Tertarik dengan keberadaan Toko Milik Rakyat yang berada di Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan Studi Banding ke Kabupaten Kulon Progo. Studi Banding ini diterima oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo, Agung Kurniawan, SIP, M.Si. serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Dra. Sri Hermintari,  MM. Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan, R. Agus Supriyanta, SH dan Kepala Seksi Agro Makanan dan Minuman, Endang Zulywanty, SE MM dari Dinas Perdagangan.  Studi Banding ini diterima  Kamis, 14 Desember 2017. Studi Banding diterima di Ruang Rapat DPMPT.

Rombongan Studi Banding Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ini dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tasikmalaya, Eddy W Nurmana. Rombongan studi banding ini juga diikuti oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, Rahayu; serta Dinas Perdagangan. 

Keberadaan Toko Milik Rakyat di Kulon Progo telah menginspirasi Bupati Tasikmalaya untuk mereplikasi inovasi tersebut ke dalam kebijakan daerah.  Studi banding tersebut ditujukan untuk mereplikasi Toko Milik Rakyat di Kulon Progo, dari mekanisme, pola kerja sama, bentuk kemitraan hingga pemberdayaan koperasi dan UKM. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) menyatakan bahwa toko modern, baik berjejaring maupun tidak berjejaring, harus memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Izin tersebut merupakan bentuk legalitas usaha yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Kepala Dinas Koperasi, Hermintati menambahkan bahwa Tomira merupakan implementasi  dari Gerakan Bela Beli Kulon Progo. Keberadaan minimarket berjejaring diharapkan mampu menumbuhkan roda perekonomian daerah kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan UMK. Tomira adalah bentuk keberpihakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap ekonomi kerakyatan. 

Keberadaan Tomira ini juga merupakan amanat dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

« Kembali | Kirim | Versi cetak