Tak Ingin Investor Kabur, Pemkab Kulonprogo Bentuk Satgas Perizinan

Selasa, 3 April 2018 08:45:40 - Oleh : Tribun Jogja

Proses perizinan yang berbelit dan rumit berpotensi membuat calon investor kabur duluan sebelum sempat membangun pabrik.

Tak ingin itu terjadi, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perizinan untuk memperlancar keran investasi di daerah tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kulonprogo, Agung Kurniawan, Senin (2/3/2018) mengatakan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha atau disebut Satgas Perizinan itu dibentuk melalui Keputusan Bupati Kulonprogo nomor 378/A/2017.

Anggotanya terdiri dari 17 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait pelayanan publik.

Pembentukan Satgas menjadi jawaban terhadap keluhan para investor atas lambatnya proses perizinan dan rumitnya birokrasi.

Kelambatan proses itu berdasarkan analisis disebabkan adanya ranah kewenangan antar instansi yang berbeda, termasuk instansi di luar pemerintah daerah.

Di antaranya, terkait izin analisis dampak lingkungan (amdal) lalu lintas maupun izin lokasi usaha yang terkadang harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat maupun provinsi serta perizinan terkait tata ruang.

Ia mencontohkan, ada investor usaha pengolahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang hendak mendirikan pabrik di Sentolo dengan nilai investasi ratusan miliar rupiah.

Hanya saja, investor tersebut saat ini terkendala perizinan amdal yang harus diurus di tingkat kementerian.

Investor tersebut terancam tidak bisa masuk masa konstruksi jika izin tersebut tak segera dikantongi lantaran izin prinsip usahanya akan berakhir pada Februari 2019 mendatang.
Bukan tidak mungkin, Kulonprogo bakal kehilangan investasi tersebut jika perizinan itu tak juga rampung jelang akhir tahun ini.

"Selama ini permasalahan itu sangat menghambat proses investasi dan harus diselesaikan. Walaupun belum sampai batal berinvestasi namun berpotensi investor kabur dan batal tanam investasi di sini karena menilai pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan proses yang menghambatnya," kata Agung.

Satgas Perizinan disebutnya akan berupaya mempercepat dan memberi kemudahan dalam perizinan dan investasi.Tugasnya antara lain membentuk help desk (layanan pengaduan) dan informasi kemudian inventarisasi seluruh perizinan yang jadi kewenangan kabupaten maupun perizinan dari kementerian atau lembaga lain.

Setelah itu mengidentifikasi permasalahan dan memilahnya berdasar skala prioritas serta ranah kewenangannya diikuti penyelesaian hambatan.

Satgas juga berwenang untuk melakukan penyederhanaan proses perizinan, mengusulkan perubahan peraturan, hingga memberi teguran atau sanksi kepada pejabat yang menyalahi aturan pelayanan.

"Satgas Perizinan akan menganalisis semua penyebab terhambatnya proses perizinan usaha. Apakah karena prosedurnya berbelit, regulasinya, atau ada keterbatasan sumber daya. Hasil kajian nanti akan jadi masukan ke bupati untuk diambil langkah selanjutnya," kata Agung.

Kasi Fasilitas dan Pengembangan Penanaman Modal, DPMPT Kulonprogo, Saryanto mengatakan, calon investor kerap mengeluh terhambat dalam proses pengurusan perizinan.

Terutama dokumen yang membutuhkan izin dari instansi lain di luar pemerintah kabupaten.

Misalnya, terkait izin amdal yang pengurusannya harus dilakukan di tingkat provinsi maupun pusat.

Satgas Perizinan nantinya juga akan membantu menyelesaikan permasalahan itu dengan mengkoordinasikan permasalahannya kepada pihak terkait.

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak