Aturan Izin Usaha Via Online akan Dirilis 20 Mei

Kamis, 19 April 2018 11:29:36 - Oleh : detik finance

Memperingati Hari Jadi Ke 67 Kabupaten Kulon Progo, DPMPT Melaksanakan Apel Dalam Nuansa Jawa

Pemda DIY Siapkan Tiga Jurus Jitu untuk Tingkatkan Investasi

PEMENANG KUIS DAN FOTO CONTEST STAND DPMPT KABUPATEN KULON PRO

DPMPT Membuka Pelayanan Pendampingan OSS di Manunggal Fair 2018

Sosialisasi LKPM dalam rangka Kegiatan dan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan dibuat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum percepatan pelaksanaan berusaha. Percepatan usaha dilakukan dengan menggunakan sistem online yang terintegrasi dengan sebutan online single submission (OSS).

"Kita akan menggunakan online system yang terintegrasi, ada banyak hal yang harus disiapkan. Kita akan menerjunkan Peraturan Pemerintah untuk menjelaskan desain baru perizinan kita itu seperti apa," kata Darmin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/4/2017).

Darmin menambahkan, perizinan berusaha dilakukan melalui online. Di dalam PP tersebut juga nantinya dijelaskan lebih detail mengenai aturan berusaha yang disederhanakan.

"Sekaligus juga PP itu akan memerintahkan bahwa perizinan diselesaikan, tidak dicabut dari kementerian/lembaga, tetapi perizinan itu dilaksanakan melalui sistem, single submission. Nanti aturannya ada di PP, apa saja yang masuk, apa yang disederhanakan," kata Darmin.

Satuan Tugas (Satgas) di setiap kementerian dan lembaga (K/L) hingga Pemerintah Daerah (Pemda) juga akan dibentuk untuk mengawasi dan mempercepat perizinan di masing-masing instansi.

"Namanya sistem kalau dimatiin ya mati, harus ada satgasnya sehingga bisa dipastikan perizinan menjadi sangat sederhana," ujar Darmin.

Lebih lanjut, Darmin menjelaskan, PP tersebut akan dirilis pada 20 Mei 2018 mendatang.

"Saya masih tetap karena tadi kesepakatan akan di-launch pada 20 Mei karena satu, PP kita nanti perlu seminggu sampai 10 hari lagi. Selain itu perizinan itu ada banyak yg dibuatnya di UU," tutur Darmin.

Satgas percepatan pelaksanaan berusaha diketuai oleh Sekjen di masing-masing kementerian, sedangkan di tingkat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

"Masing-masing Satgas dari kementerian, ketuanya Sekjen. Kemudian kalau di daerah Sekda, tapi timnya harus bisa menjalankan sistemnya," ujar Darmin.

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak