Investasi Geser Konsumsi Jadi Kontributor Terbesar Ekonomi

Kamis, 31 Mei 2018 08:54:48 - Oleh : Sindonews.com

DPMPT Kab. Kulon Progo Melaksanakan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Jemput Bola Tahun 2018

Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Kulon Progo

DPMPT Kab. Kulon Progo Gelar Sosialisasi Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

DPMPT Kab. Kulon Progo Ikut Pameran APKASI Otonomi Expo 2018 di Tangerang

Proyek Bandara NYIA, Nilai Investasi di Kulonprogo melejit sebesar Rp. 4 Triliyun

Kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat. Artinya, investasi merupakan komponen paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah berupaya mereformasi perizinan berusaha untuk memperbaiki iklim investasi.

"Ekosistem ekonomi yang baik akan mampu meningkatkan daya saing kita," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/5/2018)

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong yang menerangkan, bahwa investasi telah menggeser konsumsi masyarakat sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi.

"Hanya investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja. Hanya investasi yang bisa meningkatkan penghasilan masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan, inovasi, dan research and development (R&D)," kata Kepala BKPM.

Darmin menerangkan, pemerintah terus berkomitmen mengimplementasikan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Dalam kebijakan ini, pemerintah akan mengubah paradigma birokrasi, dari yang tadinya "Penguasa dan Birokrat" menjadi "Pelayan Masyarakat".

"Untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha, pemerintah juga melakukan reformasi regulasi dari perizinan-perizinan itu sendiri," sambung Darmin.

Selanjutnya, semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Baik melalui BKPM maupun Dinas Penanaman Modal-PTSP (DPM-PTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Sehingga kewenangan yang belum ada atau belum didelegasikan kepada PTSP, tetap hanya diurus lewat PTSP yang dikawal dan dibantu penyelesaiannya oleh Satgas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota)," jelas Menko Perekonomian.

Skema perizinannya pun sudah memiliki desain masing-masing, baik untuk daerah yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang belum memiliki RDTR, maupundaerah dalam kawasan (KEK, FTZ, KI, KSPN).

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak