OSS baru Koordinasikan hingga Layanan di Daerah

Selasa, 12 Maret 2019 15:19:37 - Oleh : Kontan-Kompas Gramedia

Kulon Progo Berkolaborasi Dalam Inovasi Di APKASI 2019

RUPM Sebagai Acuan Pembangunan Di Daerah

Kulon Progo Segera Terbitkan Perbup RTRW Jamin Investasi

MPP TERAPKAN ZONA INTEGRITAS

MPP DIPENUHI ANTREAN PANJANG

Pemerintah menyadari sistem perizinan Online Single Submission (OSS) banyak kekurangan. Karena itu saat ini tengah memperbarui sistem OSS. Rencananya, OSS versi upgrade akan meluncur pekan depan. Pembaruan OSS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengatasi hambatan perizinan yang saat ini masih terjadi.

Sebagai catatan, pemerintah menjalankan OSS sebagai layanan perizinan investasi sejak Juli 2018. Awalnya, pelaksanaan OSS berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemko Perekonomian). Baru pada 2 Januari 2019 lalu OSS berpindah ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menyebut, OSS yang ada sekarang ini belum optimal memberi pelayanan perizinan investasi. Seharusnya, investor bisa memanfaatkan OSS darimana saja untuk mengurus perizinan secara online asal ada koneksi internet.

Hanya saja saat ini OSS belum bisa menghadirkan pelayanan perizinan investasi secara menyeluruh. Terutama pelayanan hingga ke tingkat daerah. Padahal, pelaksanaan investasi berada di daerah. "Perhatian OSS fase berikutnya yaitu sinkronisasi, koordinasi, harmonisasi, dalam memfasilitasi investasi antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah," tandas Thomas, usai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Selasa (5/3). Gelar rakornas Sejak perpindahan OSS dari Kemko Perekonomian ke BKPM, Thomas menyebut telah melakukan beberapa upaya perbaikan. Di antaranya seputar perbaikan piranti lunak (software) dan platform OSS itu sendiri yang dinilai masih belum sempurna. Untuk menyempurnakan OSS, BKPM membutuhkan komitmen pemda. Rencananya, Kemko Perekonomian dan BKPM akan menggelar

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang akan dihadiri oleh 560 perwakilan BKPM di daerah dan pemda hingga kementerian lembaga. "Rakornas akan digelar pekan depan," ujar Lembong. Presiden Joko Widodo akan hadir di rakornas ini. Presiden akan memberi arahan langsung ke gubernur, bupati, dan walikota soal implementasi OSS di daerah. Sebab, selama ini sinkronisasi peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan OSS.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani menegaskan, OSS butuh perbaikan, terutama dari sisi konektivitas antar lembaga pemerintah. "Selama ini ada beberapa hal teknis yang tetap dilakukan secara manual, diselesaikan secara langsung di instansinya," ujar Ajib. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani mendukung rencana pembaruan OSS melalui integrasi dengan pemda. Pasalnya, permasalahan OSS terletak pada implementasi di lapangan, yakni di daerah.

« Kembali | Kirim | Versi cetak