Tren Investasi 2015-2018 Tumbuh Positif, Presiden RI Luncurkan KOPI MANTAP

Rabu, 20 Maret 2019 09:33:59 - Oleh : Diskominfo KP

Bandara Baru Dorong Iklim Investasi

UNY Menuju Universitas Kelas Dunia

Kunjungan Kerja DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat dan DPMPPTSP Kabupaten Banyumas

Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Berkunjung Ke MPP Kabupaten Kulon Progo

MPP Dibangun Menyambut NYIA

Jakarta, Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat tren pertumbuhan realisasi investasi selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif. Tercatat selama kurun waktu 2015-2018, realisasi investasi mencapai Rp 2.572,30 triliun melampaui target dalam rencana strategis BKPM sebesar Rp 2.558,10 triliun. Meskipun positif, pemerintah mencatat perlunya pengawalan investasi yang lebih intensif untuk semakin meningkatkan arus investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

 

Hal ini menjadi salah satu poin utama Rakornas Investasi tahun ini. Dengan tema "Investasi bagi peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat" yang difokuskan pada pengembangan kegiatan investasi yang berkualitas sehingga diharapkan membawa multiplier effect yang dapat memperluas peluang usaha, mendorong produksi barang dan jasa di dalam negeri, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menurunkan angka ketimpangan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

 

Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut dan memberikan arahan langsung kepada kurang lebih 850 pemangku kepentingan yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia, DPMPTSP Provinsi seluruh Indonesia, Administrator KEK/KPBPB, serta dari Kementerian/Lembaga.

 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menyampaikan bahwa perkembangan realisasi investasi dari tahun 2015 hingga tahun 2018 terus menunjukkan tren yang positif. "Tahun lalu terjadi perlambatan investasi, namun ini tidak lepas dari perkembangan investasi global yang juga menurun," ujarnya dalam acara Rakornas Investasi 2019 di Tangerang Selatan, Selasa (12/3).

 

Dari data BKPM, realisasi investasi untuk periode tahun 2018 mencapai Rp 721,3 triliun, meningkat sebesar 4,1% dibandingkan tahun 2017. Dibandingkan dengan target realisasi investasi RPJMN sebesar Rp 765 trilliun, investasi tahun 2018 tercapai sebesar 94,3%. Total realisasi investasi PMDN tahun 2018 mencapai Rp 328,6 triliun menunjukkan peningkatan sebesar 25,3%, dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 262,3 triliun. Sedangkan total realisasi investasi PMA tahun 2018 adalah sebesar Rp 392,7 triliun, turun 8,8% dibandingkan realisasi investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp 430,5 triliun.

 

Pada periode sebelumnya, realisasi investasi tahun 2017 menembus angka Rp 692,8 triliun, melampaui target realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun. Realisasi investasi tahun 2016 tercatat sebesar Rp 612,8 triliun, atau meningkat 12,4% dibandingkan periode tahun 2015, sebesar Rp 545,4 triliun.

 

Dalam rakornas tersebut, Presiden juga meluncurkan Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (KOPI MANTAP) yang ditujukan untuk memudahkan koordinasi lintas satgas (Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota) dalam upaya fasilitasi pemenuhan komitmen dan penyelesaian masalah investasi. KOPI MANTAP memungkinkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dengan menggunakan platform berbasis teknologi informasi yang didukung fitur kolaborasi, knowledge sharing, serta pertemuan jarak jauh melalui video/audio conference.

 

Plt. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Farah Ratnadewi Indriani menjelaskan bahwa dengan peluncuran KOPI MANTAP pada Rakornas Investasi 2019 diharapkan selanjutnya ada percepatan yang signifikan dalam hal fasilitasi dan penyelesaian masalah investasi sehingga seluruh rencana investasi yang sudah mendapatkan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dapat direalisasikan seluruhnya dengan lancar.

 

Turut hadir dalam kegiatan Rakornas Investasi tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Perindustrian, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak