KSWP Merupakan Sinergi DJP Dan DPMPT

Kamis, 21 Maret 2019 20:41:09 - Oleh : DPMPT KP

Kulon Progo Berkolaborasi Dalam Inovasi Di APKASI 2019

RUPM Sebagai Acuan Pembangunan Di Daerah

Kulon Progo Segera Terbitkan Perbup RTRW Jamin Investasi

MPP TERAPKAN ZONA INTEGRITAS

MPP DIPENUHI ANTREAN PANJANG

Arah kebijakan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dimulai dari pembinaan wajib pajak, penegakan hukum, rekonsiliasi, sinergi instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain (ILAP) dan diharapkan dapat mencapai kemandirian APBN.

Demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP DIY Dionysius Lucas Hendrawan, saat memberikan sambutan kegiatan "Koordinasi Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan" di Dubai Ballroom Grand Serela Yogyakarta, Rabu (20/3).

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Pajak Pratama se DIY, serta dari unsure pemerintah daerah di DIY dan Kabupaten/Kota meliputi perizinan, BKAD, inspektorat dan kepegawaian tersebut, dikemas dalam diskusi panel dengan nara sumber Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kulon Progo Agung Kurniawan, Kepala Bidang Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian Agung Prabowo, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Heri Aristiyanto dan Kepala Seksi Data dan potensi Muhamad Mansur sebagai Moderator.

"KSWP (Konfirmasi Wajib Pajak) adalah salah satu bentuk sinergi DJP dengan ILAP yang salah satunya instansi perizinan, yang diharapkan dapat mendongkrak angka kepatuhan wajib pajak, "kata Heri Aristiyanto, sambil menegaskan bahwa program ini dibahasakan sebagai implementasi tax clearance atas pelayanan public.

Dalam pelaksanaannya, DJP memberikan hak akses kepada petugas instansi perizinan, untuk dapat mengecek validitas data wajib pajak melalui portal aplikasi berbasis internet sebelum menindaklanjuti proses perizinan dari wajib pajak.

Adapun Agung Prabowo, mendorong inspektorat agar menugaskan auditor (petugas pemeriksa) untuk melakukan peningkatan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara atas belanja pemerintah.

Agung Kurniawan dalam paparannya menegaskan, bahwa untuk mendukung program KSWP, maka pada hari Rabu, 29 November 2017, bertempat di Aula Adikarto Gedung Kaca Pemkab Kulon Progo dilakukan Launching tersebut, "kami mengadakan simulasi KSWP, dengan menghadirkan pemohon izin seorang pengusaha restoran dan pemilik usaha computer, untuk mengetahui status wajib pajak valid atau tidak," kata Agung Kurniawan.

Menurutnya, meskipun saat ini sudah diterapkan Online Single Submission (OSS) atau perizinan yang terintegrasi, tapi KSWP tetap relevan, khususnya jenis-jenis perizinan non-OSS. Adapun melalui OSS, Agung Kurniawan menegaskan, "Pemohon izin harus memiliki status wajib pajak valid, sehingga proses perizinan dapat dilanjutkan. Sebab apabila tidak valid, maka izin tidak dapat diproses."

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, menurut Agung Kurniawan, pihaknya sepakat bahwa semua pihak harus bekerja sama untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri salah satunya pajak.

 

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak