MPP Dibangun Menyambut NYIA

Jum`at, 29 Maret 2019 18:13:06 - Oleh : DPMPT KP

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang Mengunjungi MPP

Standar Pelayanan Tolak Ukur Kualitas Pelayanan

LAKUKAN DENGAN BENAR, SEKECIL APAPUN ITU

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Keuangan Triwulan III Tahun 2019

KESAN-KESAN PARA PEMENANG LOMBA & KUIS SAAT PENGAMBILAN HADIAH

Kabupaten Bantul akan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) diawali dengan penyusunan Detail Engineering Design (DED) tahun 2019 ini, dan tahun depan mulai pembangunan gedung dengan lokasi di kompleks perkantoran Pemkab Bantul di daerah Manding Bantul. "Pembangunan MPP ini untuk menyambut New Yogyakarta International Airport (NYIA) sebagai daerah perbatasan yang berhimpitan dengan Kulon Progo, maka Bantul harus merasakan manfaat atau multi player effect adanya bandara baru tersebut,"kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Drs. Helmi Jamharis, MM saat membuka acara work shop dengan tema "Optimalisasi MPP sebagai upaya kemudahan pelayanan perizinan di Kabupaten Bantul, Kamis (28/3) di Ruang Kasongan, Hotel Ross Inn Yogyakarta.

Helmi Jamharis menegaskan,"hadirnya bandara akan menghadirkan kota, industri bertumbuh, investor luar negeri (PMA) dan dalam negeri (PMDN) akan datang berinvestasi. Kalau pelayanan cepat, jelas dan memberikan kenyamanan, maka investasi akan datang kesini." Ia berharap setelah ada MPP di Bantul, maka pelayanan menjadi lebih baik, investasi naik dan derajat ekonomi juga ikut naik.
"Saat ini masih ada 14,2% kemiskinan di Bantul, oleh karena itu tanggung jawab kita semua untuk menurunkan tingkat kemiskinan dibawah 10% ssuai target pembangunan tahun ini," tegasnya kembali.

Workshop yang diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bantul tersebut, menghadirkan narasumber Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bantul Drs.R.Moelyo Subagyo,M.Si dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo, Sarji, S.IP M.Si serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo Agung Kurniawan, S.IP M.Si, dengan moderator Kasubag Sarana Perekonomian, Esti Sari Wulan, SE.

Alasan dipilihnya narasumber dari Pemkab Kulon Progo, menurut Esti Sari Wulan dalam pengantar sebelum diskusi panel mengatakan, "Kulon Progo saat ini adalah satu-satunya daerah yang sudah memiliki MPP di DIY."

Agung Kurniawan, dalam forum tersebut menjelaskan tentang operasional dan teknis penyelenggaraan MPP. Sedangkan Sarji memaparkan tentang proses dan regulasi pembentukan MPP, termasuk MoU, standar pelayanan, SOP dan indikator kinerja. Beberapa peserta workshop tampak antusias dan merespon diskusi tersebut dengan mengajukan tanggapan dan pertanyaan, antara lain Ibu Dina (DPMPT bantul) kendala dan permasalahan dalam pembentukan dan penyelenggaraan MPP, Bapak Perdana (Bagian Hukum Bantul) dasar hukum MPP dan pelayanan perizinan terintegrasi atau Online Single Submission (OSS), serta Bapak Prima (DLH Bantul) terkait proses layanan perizinan lingkungan di MPP.

Agung Kurniawan mengatakan, bahwa tujuan pembentukan MPP meningkatkan integritas layanan publik, memberikan kemudahan berusaha dan mendekatkan layanan publik. "Saya sepakat dengan pernyataan pak Sekda, bahwa MPP bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat," tegasnya.

 

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak