MPP Menerapkan KTR

Rabu, 29 Mei 2019 14:59:13 - Oleh : DPMPT KP

DLH Kota Probolinggo Kunjungi MPP Kabupaten Kulon Progo

Kemudahan Perizinan Meningkatkan Eksport Produk Lokal

Uji Coba Publik OSS Versi 1.1

Investasi Masih Banyak Terhambat, Begini Penjelasan Sofyan Djalil

Realisasi Investasi di Kuartal III-2019 Naik 18,4% Mencapai Rp205,7 Triliun


Merokok sudah dikenal masyarakat sebagai salah satu penyebab kematian yang cukup besar di dunia. Bahkan bahaya merokok bagi kesehatan tidak hanya berlaku bagi perokok saja.
"Rokok itu sumber masalah," tegas Bupati Kulon Progo dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) dalam acara workshop implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), di aula Adikarta, komple Pemkab Kulon Progo, Rabu (29/5). "Paling tidak dua sumber masalah, yaitu sumber pengeluaran yang tidak ada manfaatnya dan sumber penyakit,".
Data tahun 2018 di Kulon Progo menunjukkan biaya konsumsi rokok sebesar Rp. 100 Milyar pertahun, perokok usia di bawah 19 tahun mencapai 25% padahal mereka belum punya penghasilan dan sekitar 30% perokok adalah warga miskin.
Ki Sutikno, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Kota Yogyakarta, salah satu nara sumber workshop mengatakan," Hak anak meliputi hak hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan perlindungan." Oleh karena itu, kita wajib menyelamatkan anak-anak generasi bangsa dari dampak merokok.
Narasumber lainnya, Valendari Prakosa, team leader advokasi network, Muhammadiyah Tobacco Control Cebtre (MTCC) mengisahkan berbagai pengalaman dari penerapan pengendalian tembakau di berbagai negara. Kulon Progo, menurut beliau, merupakan Kabupaten paling komprehensif dalam menerapkan pengendalian tembakau tersebut.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kulon Progo, drg.Th. Baning Rahayujati, M.Kes menjelaskan, KTR sesuai Perda No. 5 Tahun 2014, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7 (tujuh) KTR meliputi fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, anak bermain, tempat ibadah,angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
Secara terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kulon Progo Agung Kurniawan, S.IP M.Si mengatakan pihaknya sudah menerapkan aturan KTR di lingkungan kerja, termasuk di Mal Pelayanan Publik (MPP). Indikator KTR sudah di penuhi, antara lain dengan sosialisasi dan pemasangan stiker KTR di lokasi pelayanan publik.

« Kembali | Kirim | Versi cetak