Standar Pelayanan Tolak Ukur Kualitas Pelayanan

Selasa, 15 Oktober 2019 14:03:01 - Oleh : DPMPT KP

DLH Kota Probolinggo Kunjungi MPP Kabupaten Kulon Progo

Kemudahan Perizinan Meningkatkan Eksport Produk Lokal

Uji Coba Publik OSS Versi 1.1

Investasi Masih Banyak Terhambat, Begini Penjelasan Sofyan Djalil

Realisasi Investasi di Kuartal III-2019 Naik 18,4% Mencapai Rp205,7 Triliun

Dinas Penanaman Modal d an Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo melakukan kunjungan kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunung Kidul pada Jumat (11/10/19). Bertempat di Ruang Rapat DPMPT Kabupaten Gunung Kidul, rombongan diterima oleh Subarisman, M.Si selaku Sekretaris DPMPT Kabupaten Gunung Kidul dengan di damping oleh Asih Tri Wahyuni, S.STP M.Si Kepala Bidang Pelayanan Data dan Informasi, Drs. Sigit Suhardi Kepala Bidang Penanaman Modal serta Sri Rahayu Prihatiningsih Kepala Bidang Pengendalian.

Rombongan DPMPT Kulon Progo dalam kunjungannya ke DPMPT Gunung Kidul dipimpin oleh Heri Warsito, SH MM selaku Kepala Bidang Pelayanan yang didampingi oleh Kepala Seksi Perizinan Restu Dewandaru, SE beserta keempat stafnya.

Maksud dari kunjungan tersebut untuk mempelajari tentang standar pelayanan yang digunakan sebagai tolak ukur penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Heri Warsito mengungkapkan, DPMPT Kulon Progo dan DPMPT Gunung Kidul dalam pelaksanaan Standar Pelayanan menjadi acuan pelaksanaan dan standar dalam melaksanakan pelayanan. Selain itu, standar pelayanan yang telah di susun dan ditetapkan dapat menjadi gambaran yang jelas bagi masyarakat terkait mekanisme, prosedur, waktu pelayanan, biaya, dan berbagai hal lain yang disediakan oleh DPMPT tandas Heri kembali.

Alur pelayanan perizinan diterapkan sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha secara elektronik dengan system Online Single Submission (OSS) serta mekanisme pelayanan perizinan sesuai peraturan Menteri yang berlaku.

 

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak