Laporan Kegiatan Penanam Modal (LKPM)

Laporan Kegiatan Penanam Modal (LKPM)
 
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”) telah mengatur bahwa:
 
Setiap penanam modal berkewajiban:
  1. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  2. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  3. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  4. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
  5. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Laporan kegiatan penanam modal (“LKPM”) yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai LKPM dapat Anda temukan dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (“Peraturan BKPM 7/2018”).
 
Istilah “penanam modal” dalam peraturan ini dikenal sebagai pelaku usaha.
 
Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara daring dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (“SPIPISE”) untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.
 
SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“KPBPB”), administrator Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“DPMPTSP”) Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal.
 
Lebih lanjut, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp500 juta wajib menyampaikan LKPM. Sedangkan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi sampai dengan Rp500 juta, menyampaikan laporan kegiatan berusaha sesuai dengan peraturan instansi teknis yang berwenang.
 
Periode Penyampaian
Penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau perubahan data perizinan berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan periode berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 
  1. Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM setiap tiga bulan (triwulan).
  2. Periode pelaporan LKPM diatur sebagaimana berikut:
  1. Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
  2. Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
  3. Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
  4. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 
Pelaku usaha memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode yang sesuai, setelah tanggal diterbitkannya perizinan berusaha.
 
Selain itu, format LKPM terdiri atas:
  1. LKPM bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi komersial; dan
  2. LKPM bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi komersial.
 
LKPM bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi komersial disampaikan oleh pelaku usaha yang telah menyatakan siap berproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui SPIPISE.
 
Verifikasi dan Evaluasi
BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau administrator KEK melakukan verifikasi dan evaluasi secara daring pada PTSP pusat di BKPM terhadap data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM atas perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing. Masing-masing lembaga dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM.
 
Dalam hal pelaku usaha melakukan perbaikan atas LKPM, perbaikan harus disampaikan secara daring paling banyak dua kali, dengan setiap perbaikan maksimal dua hari pada periode pelaporan yang sama. Apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM, pelaku usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.
 
Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring melalui SPIPISE. BKPM melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring tersebut.
 
 
Hasil kompilasi disampaikan ke publik paling lambat:
  1. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
  2. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
  3. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan
  4. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.
 
Sanksi Administratif
BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, administrator KEK, atau instansi teknis terkait sesuai dengan kewenangannya, mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM.
 
Sanksi administratif, dilakukan dengan cara:
  1. peringatan tertulis atau secara daring;
  2. pembatasan kegiatan usaha;
  3. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  4. pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan penanaman modal dan/atau fasilitas penanaman modal.
 
Pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM sesuai dengan ketentuan pelaksanaan penanaman modal selama tiga periode pelaporan secara berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan terakhir.
 
Pelaku usaha wajib memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif tersebut, dalam waktu paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal surat diterbitkan. Jika tidak dilakukan, pejabat yang berwenang dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan penanaman modal dan/atau fasilitas penanaman modal.
 
Untuk sanksi administratif berupa surat peringatan, BKPM dapat melakukan pemblokiran hak akses. Hak akses adalah hak yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk mengurus perizinan dan fasilitas secara dalam jaringan (daring).
 
Pembukaan pemblokiran hak akses dapat dilakukan setelah pelaku usaha telah memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif. Pemblokiran dan/atau pembukaan hak akses dapat dilakukan atas usulan dari instansi teknis, DPMPTSP Provinsi, dan/atau DPMPTSP Kabupaten/Kota.