Tupoksi

VISI

Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing dan berwawasan global;


MISI

  1. Mewujudkan peningkatan daya saing daerah
  2. Mewujudkan pelayanan prima perizinan

MOTO

Melayani dengan hati menuju yang terbaik.

 


RUANG LINGKUP

Menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal


 

TUGAS POKOK FUNGSI

1. DPMPTSP 

  1. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
  2. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  3. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  4. pelaksanaan administrasi kesekretariatan dinas;
  5. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
  6. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
  7. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
  8. pengoordinasian penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas;
  9. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal;
  10. pengoordinasian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;
  11. pengoordinasian penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal;
  12. pengoordinasian perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
  13. pengoordinasian penyusunan bahan, sarana, dan prasarana promosi penanaman modal;
  14. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
  15. pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan, perencanaan kerjasama dan promosi dalam negeri dan luar negeri;
  16. penyiapan penyusunan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung Daerah dalam bentuk daftar bidang unggulan/prioritas;
  17. penyiapan profil investasi proyek penanaman modal bidang usaha unggulan/prioritas;
  18. penyiapan bahan perjanjian kerjasama dengan investor baik pemerintah maupun swasta domestik dan internasional;
  19. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama antara Daerah dengan provinsi maupun pusat dalam bidang penanaman modal;
  20. penyiapan materi dan fasilitasi kerjasama dunia usaha;
  21. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kerjasama dan promosi penanaman modal;
  22. pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
  23. penyelenggaraan promosi penanaman modal melalui seminar, pameran, temu usaha, loka karya, dan lain-lain baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
  24. penyiapan bahan media promosi penanaman modal dalam 
    bentuk media cetak dan elektronik;
  25. penyiapan pengiriman dan penerimaan misi/delegasi ke dan dari luar daerah/luar negeri;
  26. penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis penanaman modal sesuai dengan program pembangunan Daerah, provinsi, dan pusat;
  27. penyiapan rencana untuk pengembangan infrastruktur bagi penanaman modal;
  28. identifikasi potensi sumber daya daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi;
  29. penyiapan profil investasi Daerah;
  30. penyiapan studi kelayakan proyek penanaman modal;
  31. penyusunan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
  32. pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  33. penyiapan studi kelayakan proyek penanaman modal;
  34. penyiapan pemberian fasilitasi kepada investor/calon investor;
  35. penyiapan pemberian kemudahan/insentif bagi penanam modal;
  36. penyiapan usulan persetujuan fasilitas fiskal bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
  37. penyiapan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan baik penanaman modal baru/perubahan/ perluasan;
  38. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  39. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi, dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;
  40. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha;
  41. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha, dan non perizinan berusaha;
  42. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha;
  43. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;
  44. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha;
  45. pelaporan penyelenggaraan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  46. pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan berusaha;
  47. pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, pemrosesan administrasi, dan penerbitan perizinan berusaha;
  48. penyiapan bahan pemecahan masalah di bidang administrasi pelayanan perizinan berusaha;
  49. pelaksanaan fasilitasi tim teknis penyelenggaraan kegiatan perizinan berusaha;
  50. penyuluhan dan/atau bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan perizinan berusaha;
  51. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan perizinan berusaha;
  52. penyelenggaraan survei perizinan berusaha;
  53. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, dan perizinan berusaha;
  54. pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan non berusaha;
  55. pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, pemrosesan administrasi, dan penerbitan perizinan non berusaha;
  56. penyiapan bahan pemecahan masalah di bidang administrasi pelayanan perizinan non berusaha;
  57. pelaksanaan fasilitasi tim teknis penyelenggaraan kegiatan perizinan non berusaha;
  58. penyuluhan dan/atau bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan perizinan non berusaha;
  59. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan perizinan non berusaha;
  60. penyelenggaraan survei perizinan non berusaha;
  61. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, dan perizinan non berusaha;
  62. pengelolaan konsultasi dan pengaduan perizinan;
  63. pelaksanaan peninjauan lokasi dan verifikasi data pengaduan;
  64. penyiapan bahan koordinasi pengaduan dengan pemangku kepentingan terkait;
  65. pelaksanaan koordinasi penyelesaian pengaduan;
  66. pelaporan hasil dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan;
  67. penyiapan bahan penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat;
  68. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  69. pengelolaan data informasi dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  70. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
  71. pengoordinasian pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  72. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah 
    berdasarkan sektor usaha;
  73. penyusunan laporan pengendalian dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi secara elektronik;
  74. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang pengawasan, data, dan informasi pelayanan terpadu satu pintu;
  75. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan pengawasan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  76. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam pengawasan perizinan;
  77. penyiapan bahan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
  78. penyiapan bahan koordinasi hasil pengawasan perizinan;
  79. penyiapan bahan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan;
  80. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pencabutan izin;
  81. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
  82. pelaksanaan pengelolaan data dan dokumen perizinan dan dokumen non perizinan;
  83. pelaksanaan perlindungan data dan dokumen perizinan dan dokumen non perizinan;
  84. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan teknologi informasi;
  85. perencanaan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  86. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  87. pelaksanaan koordinasi terkait permasalahan pengelolaam sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  88. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan realisasi penanaman modal;
  89. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan pelaporan penanaman modal;
  90. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  91. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

 

2. Sekretariat

  1. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat Dinas;
  2. perumusan kebijakan Sekretariat Dinas;
  3. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
  4. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
  5. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
  6. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana, dan prasarana;
  7. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  8. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
  9. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
  10. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
  11. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Dinas;
  12. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
  13. pengelolaan, sinkronisasi, dan penyajian data dan informasi;
  14. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  15. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
  16. penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
  17. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  18. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
  19. pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.