Tupoksi

VISI

Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing dan berwawasan global;


MISI

  1. Mewujudkan peningkatan daya saing daerah
  2. Mewujudkan pelayanan prima perizinan

MOTO

Melayani dengan hati menuju yang terbaik.

 


RUANG LINGKUP

Menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal


 

TUGAS POKOK FUNGSI

1. SEKRETARIAT 

  1. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
  2. perumusan kebijakan Sekretariat;
  3. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
  4. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
  5. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
  6. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
  7. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  8. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
  9. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
  10. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat;
  11. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Umum
  1. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum;
  2. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum;
  3. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;
  4. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;
  5. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;
  6. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
  7. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  8. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
  9. pengelolaan administrasi keuangan;
  10. pengelolaan perbendaharaan;
  11. penyiapan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  12. penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
  13. penyiapan bahan menghadapi pemeriksaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
  14. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;
  15. Pengadaan pakaian dinas batik;
  16. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

 Kelompok Substansi

  1. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Perencanaan;
  2. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
  3. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Dinas;
  4. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
  5. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi;
  6. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  7. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
  8. penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
  9. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  10. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perencanaan; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

 

2. BIDANG PENANAMAN MODAL I

  1. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal I;
  2. perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan pembinaan pengembangan penanaman modal;
  3. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal;
  4. pengoordinasian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;
  5. pengoordinasian penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal;
  6. pengoordinasian perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
  7. pengoordinasian penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
  8. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
  9. pengkoordinasian pelaksanaan administrasi Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal I;
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 
Kelompok Substansi Kerja Sama dan Promosi
  1. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Kerja Sama dan Promosi;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan promosi penanaman modal;
  3. pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan, perencanaan kerja sama dan promosi dalam negeri dan luar negeri;
  4. penyiapan penyusunan bidang usaha unggulan/ prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung Daerah dalam bentuk daftar bidang unggulan/ prioritas;
  5. penyiapan profil investasi proyek penanaman modal bidang usaha unggulan/ prioritas;
  6. penyiapan bahan perjanjian kerja sama dengan investor baik pemerintah maupun swasta domestik dan internasional;
  7. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama antara Daerah dengan provinsi maupun pusat dalam bidang Penanaman Modal;
  8. penyiapan materi dan fasilitasi kerja sama dunia usaha;
  9. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kerja sama dan promosi penanaman modal;
  10. pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
  11. penyelenggaraan promosi penanaman modal melalui seminar, pameran, temu usaha, loka karya dan lain-lain baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
  12. penyiapan bahan media promosi penanaman modal dalam bentuk media cetak dan elektronik;
  13. penyiapan pengiriman dan penerimaan misi/delegasi ke dan dari luar daerah/ luar negeri;
  14. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Kerja Sama dan Promosi; dan
  15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Kelompok Substansi Pembinaan Fasilitasi dan Pengembangan
  1. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pembinaan Fasilitasi dan Pengembangan;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, fasilitasi dan pengembangan penanaman modal;
  3. penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis penanaman modal sesuai dengan program pembangunan daerah, provinsi dan pusat;
  4. penyiapan rencana untuk pengembangan infrastruktur bagi penanaman modal;
  5. identifikasi potensi sumber daya daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi;
  6. penyiapan profil investasi daerah;
  7. penyusunan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
  8. pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  9. penyiapan studi kelayakan proyek penanaman modal;
  10. penyiapan pemberian fasilitasi kepada investor/calon investor;
  11. penyiapan pemberian kemudahan/insentif bagi penanam modal;
  12. penyiapan usulan persetujuan fasilitas fiskal bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
  13. penyiapan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan baik penanaman modal baru/perubahan/ perluasan;
  14. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pembinaan Fasilitasi dan Pengembangan; dan
  15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  1. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  2. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  3. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha;
  5. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  6. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha;
  7. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan berusaha;
  8. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha;
  9. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha;
  10. pelaporan penyelenggaraan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  11. pengkoordinasian pelaksanaan administrasi Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  12. pengkoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Kelompok Substansi Perizinan Berusaha
  1. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Perizinan Berusaha
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan berusaha;
  3. pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan berusaha;
  4. pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, pemrosesan administrasi dan penerbitan perizinan berusaha;
  5. penyiapan bahan pemecahan masalah di bidang administrasi pelayanan perizinan berusaha;
  6. pelaksanaan fasilitasi tim teknis penyelenggaraan kegiatan perizinan berusaha;
  7. penyuluhan dan/atau bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan perizinan berusaha;
  8. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan perizinan berusaha;
  9. penyelenggaraan survey perizinan berusaha;
  10. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, perizinan berusaha;
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
Kelompok Substansi Perizinan Non Berusaha
  1. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Perizinan Non Berusaha;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan non berusaha;
  3. pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan non berusaha;
  4. pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, pemrosesan administrasi dan penerbitan perizinan non berusaha;
  5. penyiapan bahan pemecahan masalah di bidang administrasi pelayanan perizinan non berusaha;
  6. pelaksanaan fasilitasi tim teknis penyelenggaraan kegiatan perizinan non berusaha;
  7. penyuluhan dan/ atau bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan perizinan non berusaha;
  8. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan perizinan non berusaha;
  9. penyelenggaraan survey perizinan non berusaha;
    1. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, perizinan non berusaha;
  10. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perizinan Non Berusaha; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
 
Kelompok Substansi Konsultasi dan Pengaduan
  1. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Konsultasi dan Pengaduan;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan perizinan terpadu satu pintu;
  3. pengelolaan konsultasi dan pengaduan perizinan;
  4. pelaksanaan peninjauan lokasi dan verifikasi data pengaduan;
  5. penyiapan bahan koordinasi pengaduan dengan stakeholder terkait;
  6. pelaksaanaan koordinasi penyelesaian pengaduan;
  7. pelaporan hasil dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan;
  8. penyiapan bahan penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat;
  9. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Konsultasi dan Pengaduan; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
 
4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL II
  1. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal II;
  2. perumusan kebijakan teknis di bidang pemantauan, pengawasan, data informasi dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  3. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  4. pengelolaan data informasi dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  5. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
  6. pengoordinasian pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
  8. penyusunan laporan pengendalian dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi secara elektronik.
  9. pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang pengawasan, data dan informasi pelayanan terpadu satu pintu;
  10. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal II;
  11. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal II; dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 
Kelompok Substansi Pengawasan
  1. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pengawasan;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  3. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan pengawasan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  4. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam pengawasan perizinan;
  5. penyiapan bahan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan;
  6. penyiapan bahan koordinasi hasil pengawasan perizinan;
  7. penyiapan bahan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan;
  8. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pencabutan izin;
  9. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
  10. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengawasan; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
 
Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
  1. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Data dan Sistem Informasi;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan sistem informasi;
  3. pelaksanaan pengelolaan data dan dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan;
  4. pelaksanaan perlindungan data dan dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan;
  5. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan teknologi informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  6. perencanaan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  7. pelaksanaan analisis dan koordinasi pengelolaan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  8. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan realisasi penanaman modal;
  9. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan pelaporan penanaman modal;
  10. monitoring, evaluasi dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.