Pasca berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan Monitoring Evaluasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kulon Progo  Kamis (19/12/2019).

Monev pasca setahun berdirinya MPP Kulon Progo kali ini dipimpin oleh Dra. Damayanti Tyastianti, M.Q.M Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III Kementrian PANRB yang diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo Saryono, S.STP, M.PSSP.

Saryono  menegaskan keberadaan MPP menjadi spirit baru bagi Kulon Progo. “ Kedepan MPP akan terus berinovasi sesuai dengan perkembangan era modernisasi sehingga kita dapat lebih akuntabel dalam melayani masyarakat.  Dalam penyampaiannya Saryono juga berharap dengan adanya MPP ini dapat bermanfaat dalam hal membantu masyarakat di Kulon Progo ini dalam rangka mendapatkan pelayanan publik.

Sementara itu, Damayanti Tyastianti menyebutkan keberadaan MPP di Kulon Progo setelah berjalan satu tahun ini ternyata dalam pelayanannya dapat lebih cepat mudah dan nyaman, ia berharap maindset Aparatur negara harus diubah dari yang dilayani menjadi harus dilayani, MPP pada prinsipnya mengintegrasikan pelayanan dalam 1 (satu) tempat dengan berbagai pelayanan. " Hadirnya MPP tidak serta merta menghapus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu melainkan memperlebar, kita harus mempertahankan eksistensi dan menjaga kualitas pelayanan publik ini dan itu adalah tantangan yang sangat penting untuk MPP" ucapnya.

Dalam kunjungannya Damayanti Tyastianti juga menyebutkan prinsip MPP ini adalah mengintegrasikan semua pelayanan publik baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten BUMN/BUMD dan pihak swasta.  Damayanti juga berharap MPP ini mampu menjawab pesimisme masyarakat Kulon Progo terhadap kualitas pelayanan publik pemerintah. "MPP diciptakan untuk kemudahan dan kecepatan layanan, disamping itu saya juga mengharapkan MPP Ini menjadi angin segar bagi iklim investasi di Kulon Progo" ucapnya.

Damayanti Tyastrianti mengatakan, tahun 2020 dan 2021 mendatang, di Indonesia akan menyusul berdiri banyak MPP di berbagai daerah. Hal ini sesuai program prioritas Presiden Jokowi yang mendorong tumbuhnya MPP di daerah-daerah. Pihaknya berharap seluruh elemen pemda dan instansi vertical memberikan dukungan dan mengembangkan layanan melalui booth atau stand di MPP, sehingga program presiden Jokowi tersebut dapat terwujud untuk meningkatkan layanan publik.