59. Izin Usaha dan Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal

DASAR HUKUM

SYARAT PERMOHONAN IZIN

BIAYA

WAKTU PENYELESAIAN

1.     Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

2.     Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

3.     Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

4.     Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009  tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

5.     Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

 

Mengisi blangko permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri :

1.      Laporan Hasil Pemeriksaaan proyek (LHP), untuk permohonan izin usaha atau izin usaha perluasan;

2.     foto kopi akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahandan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia;

3.     foto kopi pendaftaran/izin prinsip/izin prinsip perluasan/surat persetujuan penanaman modal/izin usaha dan/atau surat persetujuan perluasan penanaman modal/izin usaha perluasan yang dimiliki;

4.     foto kopi NPWP;

5.     bukti penguasaan/penggunaan tanah berupa :

1)         rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau

2)  rekaman perjanjian sewa menyewa tanah.

6.     bukti penggunaan/penguasaan gedung/bangunan berupa :

1)         foto kopi IMB, dan

2)  foto kopi akta jual beli/ perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan

7.      rekaman Izin Gangguan (IG) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;

8.      foto kopi LKPM periode terakhir;

9.      foto kopi persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau foto kopi persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

10.  persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan SKPD terkait;

11.  permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh Direksi perusahaan; dan

12.  surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi perusahaan.

Tidak Dipungut Biaya

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.